MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1A

Jl. Dr. Rajiman No.25B, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah 53231
Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PENGADILAN AGAMA CILACAP

“Adaptif dan Inovatif: Menjemput Modernisasi dengan Tetap Berakar pada Nilai.”

INFORMASI UMUM PENGADILAN

“Mendengar, Memahami, Mendamaikan: Mengutamakan Penyelesaian Bijaksana.”

Pusat Data Perkara

Informasi statistik dan pusat data perkara peradilan agama

E-COURT

Pendaftaran perkara, pembayaran, dan persidangan online.

E-AC

Layanan Akta Cera/ Salinan Putusan/ Salinan Penetapan Secara Elektronik

Majalah Peradilan

Kumpulan majalah dan buletin resmi peradilan agama

Informasi Perkara

Hubungi Whatsapp Kami untuk informasi

Gugatan Mandiri

Pengajuan perkara tanpa jasa pengacara

INFORMASI TERBARU PENGADILAN CILACAP

“Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas, untuk Keadilan yang Terasa.”

#PENGUMUMAN

Pelopor Perubahan Generasi Gemilang Menuju Masa Depan

Pimpinan Pengadilan Agama Cilacap

#PROSEDUR BANTUAN HUKUM

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Survei & Indeks Pelayanan Publik

Lihat hasil survei terkini dan berikan suara Anda untuk membantu kami terus meningkatkan kualitas layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
0
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)
0
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
0

#PELAPORAN

Jika anda menemukan dugaan pelanggaran “kode etik” di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya, Segera Laporkan melalui

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

“Mendengar, Memahami, Mendamaikan: Mengutamakan Penyelesaian Bijaksana.”

STATISTIK PERKARA

Statistik perkara Pengadilan Agama (PA) merupakan data sistematis yang mencatat dan menganalisis seluruh kegiatan peradilan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif tentang dinamika perkara yang ditangani.

Sisa Bula Lalu 55%
Perkara Masuk 35%
Putus 80%
Minutasi 50%
Belum Minutasi 70%
Sisa 70%

TOP 10 PERKARA

Berikut 10 perkara/perkara utama yang umum ditangani Pengadilan Agama di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan lingkup wewenangnya

Perceraian 25%
Gugatan Nafkah 35%
Hadhanah (Hak Asuh Anak) 45%
Harta Bersama (Gono-Gini) 55%
Isbat Nikah 34%
Dispensasi Nikah 45%
Wali Adhal 15%
Zakat, Infak, dan Shadaqah 67%
Ekonomi 45%
Ekonomi Syariah 70%

JAM PELAYANAN

Senin - Jumat (Kecuali Hari Libur Nasional)

Senin ~ Kamis

07:30 - 16:00
Istirahat: 12:00 - 13:00

Jumat

07:30 - 16:30
Istirahat: 11:30 - 13:00

Loket Pendaftaran: Tutup 30 menit sebelum jam istirahat dan jam akhir pelayanan.

Layanan e-Court: 24 jam (pendaftaran online)

Libur Nasional: Tutup sesuai ketetapan pemerintah

Gallery Kegiatan Sosial Pengadilan Cilacap

APLIKASI ONLINE PENGADILAN

“Bersih, Transparan, Akuntabel: Wujudkan Peradilan Agama yang Terpercaya.”

DIRPUT

Arsip Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya

SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

KOMDANAS

Komunikasi Data Nasional

LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

SIKEP

Sistem Informasi Kepegawaian

SIMARI

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

ZONA INTEGRITAS

AREA 1

Menejemen Perubahan

AREA 2

Penataan Tata Laksana

AREA 3

Sistem Manajemen SDM

AREA 4

Penguatan Akuntabilitas

AREA 5

Pengawasan

AREA 6

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings
Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles